Pemprov Kalteng Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Secara Virtual Bersama Mendagri
Palangka Raya, xposekalimantan.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Yuas Elko mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan evaluasi dukungan pemerintah daerah dalam Program 3 Juta Rumah serta sosialisasi jaminan produk halal. Rakor dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir dan diikuti secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah, Senin (20/4/2026).
Rapat koordinasi ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas inflasi, sekaligus mendorong percepatan program strat-egis nasional.
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir, dalam arahannya menekankan bahwa pengendalian inflasi, khususnya pada sektor pangan, tidak hanya bergantung pa-da ketersediaan pasokan. Ia menyebutkan bahwa kecepatan distribusi serta keproaktifan pemerintah daerah menjadi faktor kunci yang harus diperkuat.
“Perlu adanya partisipasi aktif dan pengawalan dari pemerintah daerah agar upaya pen-gendalian inflasi dapat berjalan optimal,” ungkapnya.
Sementara itu usai mengikuti rakor, Sahli Yuas Elko menyampaikan bahwa Pemprov Kal-teng terus memperkuat langkah pengendalian inflasi melalui berbagai program strategis, seperti Gerakan Pangan Murah (GPM), pasar murah, dan penyaluran bantuan pangan, terutama menjelang sejumlah hari besar keagamaan.
“Langkah yang kami lakukan sesuai arahan Bapak Gubernur, di antaranya menginten-sifkan Gerakan Pangan Murah, pasar murah, serta penyaluran bantuan pangan pemerintah kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan, upaya tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas harga dan memasti-kan ketersediaan bahan pokok tetap aman di tengah meningkatnya kebutuhan masyara-kat.
“Menjelang bulan Mei yang terdapat beberapa hari besar keagamaan, kami juga akan terus menggelar operasi pasar agar kondisi harga tetap terkendali,” tambahnya.
Selain langkah jangka pendek, Pemprov Kalteng juga menyiapkan strategi jangka panjang dengan memperkuat ketahanan pangan daerah.
“Ke depan, perlu didukung dengan penyediaan sarana seperti pabrik pakan ternak serta pengembangan unit pengolahan hasil pertanian, termasuk rice milling unit,” jelas Yuas.
Di sisi lain, terkait ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM), Pemprov Kalteng turut melakukan langkah pengawasan bersama berbagai pihak guna mengantisipasi antrean di lapangan.
“Sesuai arahan Gubernur, kami melibatkan tokoh masyarakat dan organisasi kemasyara-katan untuk membantu pengawasan distribusi BBM,” ungkapnya.
Ia menambahkan, pihaknya terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memasti-kan stok BBM tetap aman dalam beberapa bulan ke depan.
“Kami harapkan distribusi dari pusat ke daerah berjalan lancar sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi,” pungkasnya.
Melalui rakor ini, diharapkan pemerintah daerah, termasuk Pemprov Kalteng, dapat terus meningkatkan koordinasi lintas sektor, memperkuat distribusi pangan, serta mendukung program nasional seperti pembangunan 3 juta rumah dan implementasi jaminan produk halal demi kesejahteraan masyarakat Kalteng. (Red)
