Dengarkan Keluh Kesah Warga yang Belum Bekerja, Kapolda Kalteng Dorong Pendataan dan Pelatihan
Harapan itulah yang mengemuka saat Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan berdialog dengan warga dalam program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) di rumah H. Ibam, Jalan dr. Murjani Nomor 46, Palangka Raya, Kamis (22/10/2026).
Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi, terutama terkait keterbatasan akses terhadap lapangan pekerjaan. Mereka berharap ada dukungan yang dapat membantu membuka jalan menuju pekerjaan sesuai minat dan keterampilan masing-masing.
Sejumlah jenis pekerjaan menjadi harapan warga, mulai dari petugas keamanan atau satpam, mekanik bengkel, hingga tenaga kebersihan.
Bagi mereka, tersedianya informasi lowongan kerja dan akses untuk memperoleh keterampilan menjadi bagian penting dalam upaya mendapatkan pekerjaan.
Kapolda Kalteng mengatakan, pertemuan tersebut menjadi kesempatan untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat, termasuk hambatan yang mereka hadapi dalam mencari pekerjaan.
“Kami di sini ingin berdiskusi dengan Bapak dan Ibu sekalian, mendengarkan aspirasi serta kendala yang dihadapi, terutama terkait pekerjaan dan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga,” ujar Iwan.
Menanggapi aspirasi warga, Iwan menekankan pentingnya pendataan terhadap masyarakat yang belum bekerja. Pendataan itu tidak hanya mencakup jumlah warga yang membutuhkan pekerjaan, tetapi juga minat, keterampilan, dan bidang pekerjaan yang ingin mereka tekuni.
Menurut dia, informasi tersebut diperlukan agar kebutuhan masyarakat dapat dipetakan dengan lebih baik sebelum dikoordinasikan dengan pemerintah daerah dan instansi terkait.
Dengan demikian, upaya membuka akses pekerjaan diharapkan tidak berhenti pada pendataan, tetapi dapat dilanjutkan dengan mencocokkan kemampuan pencari kerja dengan peluang yang tersedia.
“Bapak dan Ibu yang belum mendapatkan pekerjaan, silakan didata terlebih dahulu, termasuk apa yang menjadi minat dan keahliannya. Setelah itu, laporkan kepada kami agar bisa dikoordinasikan dengan pemerintah, sehingga peluang pekerjaan yang tersedia dapat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing,” kata Iwan.
Dialog tersebut turut dihadiri Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah, Abraham Otniel Bob Aronggear.
Abraham menjelaskan, pendataan perlu dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan profesi, keterampilan, serta informasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Data tersebut diharapkan dapat menjadi bahan bagi pemerintah untuk menyusun program pembinaan, pelatihan keterampilan, dan penempatan tenaga kerja yang lebih tepat sasaran.
Melalui pemetaan tersebut, kebutuhan warga yang belum bekerja diharapkan dapat diketahui secara lebih terperinci. Pemerintah juga dapat memperoleh gambaran mengenai jenis pelatihan dan peluang kerja yang sesuai dengan kemampuan masyarakat.
Selain membicarakan persoalan pengangguran, dialog bersama Kapolda Kalteng juga menjadi ruang bagi warga untuk menyampaikan pertanyaan mengenai persoalan hukum yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari.
Salah satu pertanyaan yang muncul berkaitan dengan ketentuan hukum apabila terjadi kebakaran di pekarangan rumah secara tidak sengaja.
Menanggapi hal tersebut, Iwan menjelaskan pentingnya memahami ketentuan hukum mengenai pembakaran lahan, terutama di kawasan gambut. Masyarakat juga diingatkan untuk menghindari aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran.
Pembahasan itu menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan pekerjaan dan ekonomi, tetapi juga informasi mengenai hukum serta upaya mencegah persoalan yang dapat berdampak pada lingkungan dan keselamatan bersama.
Melalui program Poliran, Polda Kalteng berupaya membuka ruang komunikasi antara kepolisian dan masyarakat. Aspirasi yang disampaikan warga diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui pendataan, koordinasi lintas instansi, pelatihan keterampilan, serta penyediaan informasi lowongan kerja.
Upaya tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh akses yang lebih luas terhadap kesempatan kerja sekaligus mendorong kemandirian ekonomi keluarga.
Bagi warga yang masih mencari pekerjaan, pendataan dan koordinasi lintas instansi menjadi langkah awal untuk mempertemukan kebutuhan mereka dengan peluang yang tersedia.
Sementara itu, bagi pemerintah dan instansi terkait, masukan langsung dari masyarakat dapat menjadi bahan untuk menentukan bentuk dukungan yang lebih sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Dengan pendekatan tersebut, kehadiran Polri diharapkan tidak hanya dirasakan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga melalui upaya mendorong pemberdayaan warga agar lebih mandiri dan produktif. (red)
