ATR/BPN Siap Dukung Akselerasi Proyek Perlindungan Pesisir Pantura Jawa, Wamen Ossy Tekankan Sinkronisasi Tata Ruang
Jakarta, Xposeklaimantan.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyatakan komitmennya dalam mendukung percepatan pembangunan Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa Terpadu. Dukungan tersebut difokuskan pada tiga aspek utama, yakni penataan ruang, percepatan perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), serta pengadaan tanah.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, menegaskan bahwa proyek strategis tersebut harus berjalan selaras antara perencanaan teknis dan legalitas spasial di lapangan.
“Ada tiga dukungan utama dari kami. Pertama sinkronisasi Rencana Tata Ruang (RTR) dengan rencana induk agar proyek ini tidak hanya terlihat secara teknis, tetapi juga sesuai secara spasial dan legal,” ujar Ossy dalam Kick Off Meeting Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantura Jawa Terpadu di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Senin (4/5/2026).
Ia menjelaskan bahwa revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) saat ini telah mengakomodasi kebutuhan pembangunan kawasan pesisir, termasuk rencana strategis seperti tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall. Penyesuaian juga akan dilakukan hingga level daerah agar selaras dengan kebijakan nasional.
Selain itu, ATR/BPN juga siap mempercepat proses penerbitan KKPR, terutama untuk proyek yang masuk kategori Proyek Strategis Nasional (PSN). Namun, percepatan tersebut tetap mempertimbangkan kewenangan lintas sektor, termasuk wilayah laut, kawasan hutan, hingga area non-kawasan khusus.
“Kami siap mempercepat KKPR sepanjang sesuai ketentuan dan pembagian kewenangan antar kementerian,” tambahnya.
Pada aspek pengadaan tanah, ATR/BPN juga menegaskan kesiapan penuh untuk mendukung kebutuhan lahan proyek tersebut. Meski demikian, Ossy menekankan pentingnya penguatan koordinasi lintas lembaga agar implementasi di lapangan berjalan efektif.
“Kami mendorong penguatan working group lintas kementerian dan lembaga, agar integrasi dan overlay peta bisa dilakukan secara optimal,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) sekaligus Ketua Dewan Pengarah Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ), Agus Harimurti Yudhoyono, menekankan bahwa pembangunan kawasan Pantura tidak dapat dilakukan secara parsial.
“Pendekatan harus terintegrasi dari hulu ke hilir, dari darat hingga laut, serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri para menteri, kepala lembaga, serta kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia. Dari ATR/BPN, hadir pula Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana mendampingi Wamen Ossy dalam agenda tersebut. (red/foto:ist)
