Bupati Barito Utara Hadiri Rakor Pemdes se-Kalteng, Tegaskan Komitmen Kawal Program Prioritas dan Siaga Karhutla
Muara Teweh, Xposekalimantan.com – Bupati Barito Utara H. Shalahuddin menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintahan Desa/Kelurahan se-Kalimantan Tengah Tahun 2026 yang dibuka Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran di GOR Indoor Palangka Raya, Kamis (6/8/2026).
Dalam rakor yang diikuti kepala daerah, camat, kepala desa, dan lurah se-Kalimantan Tengah tersebut, Shalahuddin menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk terus menyelaraskan program pembangunan daerah dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah maupun pemerintah pusat.
Menurutnya, Pemkab Barito Utara saat ini fokus mengawal pelaksanaan 11 Program Unggulan dan 12 Program Prioritas sebagai arah pembangunan daerah. Program tersebut juga dipadukan dengan berbagai kebijakan strategis, seperti Program Huma Betang Sejahtera, pasar murah, Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga pembentukan Koperasi Merah Putih.
“Seluruh program yang dijalankan diarahkan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat secara merata hingga ke desa-desa,” ujar Shalahuddin.
Selain pembangunan, Bupati juga memaparkan langkah pemerintah daerah dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pemkab Barito Utara telah menetapkan status siaga karhutla melalui Surat Keputusan Bupati yang berlaku mulai 1 Agustus hingga 30 September 2026.
Penanganan karhutla dilakukan secara terpadu dengan melibatkan TNI, Polri, serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait guna memperkuat upaya pencegahan dan penanganan di lapangan.
Di sektor ekonomi, Barito Utara terus mengoptimalkan potensi daerah, khususnya pada sektor perkebunan kelapa sawit dan pertambangan yang menjadi penopang pertumbuhan ekonomi kabupaten.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran dalam arahannya menegaskan bahwa desa dan kelurahan merupakan ujung tombak pembangunan. Karena itu, kepala desa dan lurah diminta memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Gubernur juga menekankan enam prioritas yang perlu menjadi perhatian pemerintah desa dan kelurahan, yakni efisiensi anggaran, penguatan tata ruang dan pertanahan, kesiapsiagaan menghadapi karhutla, pemberantasan narkoba, pemutakhiran data sosial ekonomi nasional (DTSEN), serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Rakor Pemerintahan Desa/Kelurahan se-Kalimantan Tengah Tahun 2026 diikuti ribuan peserta yang terdiri atas unsur Forkopimda, kepala daerah, 136 camat, 1.432 kepala desa, dan 139 lurah. Kegiatan ini menjadi forum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga pemerintah desa dalam mendukung percepatan pembangunan di Kalimantan Tengah. (red/foto:ist)
