Pangdam XXII/Tambun Bungai Minta Patroli Karhutla Ditingkatkan, Asap Ganggu Penerbangan
Arahan tersebut disampaikan Zainul saat memimpin video conference (vicon) evaluasi penanganan karhutla bersama jajaran Kodam XXII/Tambun Bungai dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) kabupaten. Kegiatan berlangsung di Aula Palapa Makodim 1014/Pangkalan Bun, Selasa (13/10/2026).
Dalam pertemuan itu, Pangdam menekankan bahwa penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari TNI, Polri, pemerintah daerah, aparat kecamatan, kelurahan, desa, hingga masyarakat.
Menurut dia, penurunan jumlah titik api perlu diikuti langkah pencegahan yang konsisten agar kebakaran tidak kembali meluas. Patroli gabungan juga perlu diperkuat untuk mengantisipasi munculnya titik api baru sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
Selain meningkatkan patroli, pemerintah telah melakukan sejumlah langkah untuk menangani karhutla dan dampak asap, di antaranya melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dan pemadaman menggunakan metode water bombing.
Pangdam turut menyampaikan rencana pemanfaatan dry ice sebagai bagian dari upaya pengendalian cuaca dan pengurangan dampak asap.
Gangguan asap terhadap penerbangan menjadi salah satu perhatian dalam evaluasi tersebut. Karena itu, koordinasi antarlembaga dinilai penting untuk mendukung penanganan kebakaran sekaligus mengurangi dampaknya terhadap aktivitas masyarakat.
Kegiatan evaluasi ini turut dihadiri Danrem 102/Panju Panjung Brigjen TNI Wimoko, S.E., M.Si., Asops Kasdam XXII/Tambun Bungai Kolonel Inf Danang Prasetyo Wibowo, M.I.Pol., serta Dandim 1014/Pangkalan Bun Letkol Inf Makin, S.Sos., M.I.P.
Dalam kesempatan yang sama, Pangdam juga menyoroti peran TNI dalam mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kalimantan Tengah.
Dukungan tersebut mencakup penyediaan akses air bersih, pembangunan jembatan, serta pelaksanaan program Bakti TNI dalam skala besar.
Salah satu program yang tengah berjalan di Kabupaten Katingan adalah pembangunan jalan sepanjang 18 kilometer. Program tersebut juga mencakup pembangunan jembatan, pengeboran sumber air bersih, serta pengembangan sumber energi listrik melalui kincir air dan panel surya.
Pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan dapat memperbaiki aksesibilitas desa, mendukung aktivitas ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selain membahas penanganan karhutla dan pembangunan daerah, Pangdam mengimbau pemerintah daerah agar turut menyebarluaskan informasi mengenai penerimaan prajurit TNI, baik untuk jalur Tamtama, Bintara, maupun Perwira.
Ia menegaskan bahwa proses penerimaan prajurit TNI tidak dipungut biaya. Masyarakat pun diminta tidak mudah percaya kepada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan meminta imbalan tertentu.
Melalui evaluasi tersebut, koordinasi antara TNI, pemerintah daerah, dan seluruh unsur terkait diharapkan semakin kuat. Sinergi tersebut diperlukan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan, mengurangi dampak asap, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Kalimantan Tengah. (red/foto:ist)
