Pemerintah Siapkan Puluhan Ribu Hektare Lahan untuk Hunian Vertikal dan Kota Satelit
Jakarta, Xposekalimantan.com – Pemerintah pusat melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mempercepat dukungan terhadap Program Strategis Nasional (PSN) di sektor perumahan dengan menyiapkan cadangan lahan dalam skala besar di berbagai wilayah Indonesia.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menegaskan bahwa penyediaan lahan menjadi fondasi utama dalam pengembangan permukiman modern, termasuk hunian vertikal dan kawasan kota satelit yang ditujukan untuk mengurangi tekanan kepadatan di kota besar.
Dalam rapat koordinasi bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman di Jakarta, Kamis (16/4/2026), Nusron menyebut pihaknya telah mengidentifikasi potensi lahan dalam jumlah signifikan yang tersebar di sejumlah pulau besar.
“Total lahan yang terdata mencapai lebih dari 129 ribu hektare, namun yang saat ini benar-benar siap dimanfaatkan sekitar 37 ribu hektare,” ujarnya.
Menurutnya, arah pembangunan akan dibedakan berdasarkan karakter wilayah. Di kawasan perkotaan, pemerintah mendorong pembangunan hunian vertikal sebagai solusi keterbatasan lahan, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Sementara itu, pengembangan kota satelit dirancang dalam skala lebih luas sebagai pusat pertumbuhan baru.
“Untuk kota satelit, kebutuhan lahannya minimal berkisar 30 hingga 120 hektare per lokasi, bahkan bisa lebih untuk kawasan tertentu,” jelasnya.
Di sisi lain, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menekankan bahwa ketersediaan lahan menjadi faktor penentu keberhasilan program pembangunan nasional di sektor perumahan, termasuk target pembangunan tiga juta rumah.
“Kami ingin memastikan tanah untuk pembangunan rumah tersedia, karena itu kunci utama,” kata Maruarar.
Rapat koordinasi tersebut juga dihadiri sejumlah pejabat tinggi di lingkungan ATR/BPN, di antaranya Suyus Windayana, Virgo Eresta Jaya, Asnaedi, serta Lampri, bersama jajaran Kementerian PKP.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mengatasi backlog perumahan sekaligus mendorong pemerataan pembangunan melalui pengembangan kawasan baru yang terintegrasi. (red/foto:ist)
