Nusron Siapkan Peta Kerja ATR/BPN 2027, Usulkan Anggaran Rp10,6 Triliun untuk Perkuat Layanan Pertanahan
Jakarta, Xposekalimantan.com – Upaya mempercepat layanan pertanahan dan memperkuat penataan ruang di berbagai daerah menjadi salah satu fokus Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam menyusun program kerja tahun 2027. Untuk mendukung target tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, mengajukan pagu anggaran sebesar Rp10,6 triliun dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Di hadapan anggota dewan, Nusron menjelaskan bahwa anggaran tersebut akan diarahkan untuk mendukung berbagai program strategis kementerian, mulai dari penguatan tata kelola organisasi, peningkatan kualitas pelayanan pertanahan, hingga penyelenggaraan penataan ruang yang lebih terintegrasi.
Menurutnya, kebutuhan anggaran itu sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap layanan pertanahan yang semakin cepat, transparan, dan mudah diakses.
“Kami fokus mendukung peningkatan layanan pertanahan, percepatan program strategis nasional, dan penguatan kualitas penataan ruang di seluruh Indonesia,” ujar Nusron.
Selain pagu anggaran utama, ATR/BPN juga mengusulkan tambahan dana sebesar Rp3,23 triliun. Tambahan anggaran tersebut direncanakan untuk mendukung sejumlah program prioritas, seperti penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana, pemenuhan kebutuhan belanja pegawai, hingga percepatan program pembangunan tiga juta rumah.
Nusron menyebut usulan tambahan anggaran itu masih akan dibahas lebih lanjut bersama DPR sebelum ditetapkan dalam pembahasan anggaran negara.
Tak hanya memaparkan rencana kerja ke depan, Nusron juga melaporkan capaian kinerja keuangan kementeriannya. Hingga 6 Juni 2026, realisasi anggaran ATR/BPN tercatat mencapai Rp3,18 triliun atau 36,23 persen dari total pagu sebesar Rp8,79 triliun.
Capaian tersebut menunjukkan tren positif karena lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang berada di angka 35,40 persen.
Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, menyampaikan apresiasi atas kinerja penyerapan anggaran ATR/BPN. Ia juga menyatakan bahwa Komisi II menerima penyampaian pagu indikatif RAPBN 2027 serta mendukung usulan tambahan anggaran yang diajukan kementerian tersebut.
Menurut Dede, dukungan itu diberikan agar berbagai program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, termasuk layanan pertanahan dan penyediaan tata ruang, dapat berjalan optimal.
Rapat kerja tersebut turut dihadiri Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan bersama jajaran pejabat tinggi kementerian. Sementara itu, kepala kantor wilayah BPN dari seluruh Indonesia mengikuti jalannya pembahasan secara daring dari daerah masing-masing. (red/foto:ist)
