Zulham Pardamean Resmi Jabat Kajari Barito Selatan, Kejaksaan Lakukan Penyegaran Struktur

Zulham Pardamean Resmi Jabat Kajari Barito Selatan, Kejaksaan Lakukan Penyegaran Struktur
Jaksa Agung ST Burhanuddin. (ist)

Palangka Raya, Xposekalimantan.com – Korps Adhyaksa kembali melakukan langkah strategis melalui mutasi dan rotasi jabatan di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Salah satunya, Jaksa Agung ST Burhanuddin menunjuk Zulham Pardamean sebagai Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Barito Selatan, Kalimantan Tengah.

Zulham yang sebelumnya menjabat sebagai Koordinator pada Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, dipercaya mengemban amanah baru menggantikan Dino Kriesmiardi. Sementara itu, Dino Kriesmiardi mendapat penugasan baru sebagai Kajari Nganjuk, Jawa Timur.

Pergantian jabatan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-IV-1734/C/12/2025 yang ditetapkan pada 24 Desember 2025. Surat keputusan itu ditandatangani oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, Hendro Dewanto.

Secara keseluruhan, dalam keputusan tersebut tercatat sebanyak 68 pejabat internal Kejaksaan mengalami pergeseran jabatan. Dari jumlah itu, 43 di antaranya merupakan Kepala Kejaksaan Negeri yang dimutasi ke berbagai daerah di Indonesia.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Kalimantan Tengah, Dodik Mahendra, SH, MH, membenarkan adanya pergantian pucuk pimpinan di Kejari Barito Selatan. Ia menegaskan bahwa mutasi dan promosi merupakan mekanisme organisasi yang rutin dilakukan guna menjaga dinamika dan profesionalisme institusi.

Menurut Dodik, kebijakan tersebut tidak hanya bertujuan sebagai penyegaran, tetapi juga untuk meningkatkan kinerja serta memperluas wawasan dan pengalaman para jaksa dalam menjalankan tugas penegakan hukum.

“Melalui mutasi dan promosi ini diharapkan organisasi Kejaksaan semakin solid dan mampu menjawab tantangan serta permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat,” ujarnya.

Dengan penunjukan Zulham Pardamean sebagai Kajari Barito Selatan, diharapkan kinerja penegakan hukum di wilayah tersebut dapat semakin optimal dan berjalan sejalan dengan visi reformasi birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia. (red/foto: ist)

You cannot copy content of this page