Tanah dan Ruang Jadi Instrumen Pemerataan Kesejahteraan Rakyat Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan Tegaskan Komitmen Pemerintah
Jakarta, Xposekalimantan – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menandai satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan berbagai capaian penting di bidang pertanahan dan tata ruang.
Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN Ossy Dermawan menegaskan, seluruh kebijakan dan program kementerian diarahkan untuk memperkuat pemerataan kesejahteraan rakyat melalui pengelolaan tanah dan ruang yang berkeadilan.
“Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, Kementerian ATR/BPN bekerja untuk memastikan tanah dan ruang menjadi instrumen pemerataan kesejahteraan rakyat. Setahun ini menjadi fondasi penting untuk melangkah lebih cepat dan kuat demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Wamen Ossy, Senin (20/10/2025).
Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tetap menjadi prioritas utama untuk mewujudkan kepastian hukum pertanahan. Hingga Oktober 2025, sebanyak 123,3 juta bidang tanah telah terdaftar, dengan 97 juta bidang di antaranya telah bersertipikat.
Dalam satu tahun terakhir, capaian pendaftaran tanah mencapai 4 juta bidang, di mana 2,69 juta bidang telah disertipikasi. Program ini memberikan dampak ekonomi besar, dengan penambahan nilai ekonomi (Economic Value Added) mencapai Rp1.021,95 triliun.
“Kepastian hukum atas tanah merupakan fondasi ekonomi rakyat. Ketika tanah bersertipikat, nilai aset meningkat, akses pembiayaan terbuka, dan roda ekonomi lokal bergerak,” tegasnya.
Transformasi digital menjadi bagian penting dari akselerasi layanan pertanahan. Sepanjang 2025, Kementerian ATR/BPN telah menerbitkan 6,1 juta Sertipikat Elektronik, meningkat tajam dibanding 639 ribu sertipikat pada tahun sebelumnya.
Selain itu, perlindungan terhadap tanah wakaf dan aset sosial keagamaan juga terus diperkuat. Hingga kini, sebanyak 278.689 bidang tanah wakaf dengan luas 26.865,67 hektare telah terdaftar. Dalam setahun terakhir, terdapat penambahan sekitar 16.600 bidang.
Program Reforma Agraria juga menunjukkan kemajuan signifikan. Hingga Oktober 2025, sebanyak 1,64 juta bidang tanah dengan luas 879.942 hektare telah didistribusikan, memberi manfaat langsung bagi 11.576 kepala keluarga di berbagai daerah.
“Reforma Agraria berfungsi untuk menata ulang struktur penguasaan dan pemanfaatan tanah agar lebih berkeadilan. Kami ingin rakyat kecil punya akses terhadap tanah dan kesempatan untuk maju,” tutur Wamen Ossy.
Dalam aspek penegakan hukum pertanahan, sepanjang 2025 Kementerian ATR/BPN berhasil menyelesaikan 3.019 kasus. Penindakan terhadap mafia tanah juga semakin tegas, dengan 140 pelaku diproses hukum serta 130,7 juta meter persegi tanah dan potensi kerugian negara Rp9,4 triliun berhasil diselamatkan.
Seluruh capaian tersebut menjadi bagian dari agenda besar Kementerian ATR/BPN, yang menekankan digitalisasi layanan, penguatan tata ruang berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat, serta penyelesaian kasus pertanahan secara berkeadilan.
“Satu tahun ini adalah fondasi. Kami membangun sistem, budaya kerja, dan tata kelola yang semakin berorientasi pada hasil dan pelayanan publik,” pungkas Wamen Ossy. (red/foto: ist)
