Rakerda BPN Jawa Timur 2026 Resmi Dibuka, Sekjen ATR/BPN Minta Program Siap Dieksekusi Sejak Awal
Jakarta, Xposekalimantan.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola anggaran yang efektif dan berkualitas. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur, Senin (26/1/2026).
Rakerda yang dilaksanakan secara luring dan daring tersebut menjadi momentum konsolidasi awal dalam mempersiapkan pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2026. Dalam arahannya, Sekjen ATR/BPN menekankan bahwa setiap satuan kerja harus siap mengeksekusi program sejak awal tahun dengan perencanaan yang matang.
Menurut Dalu Agung Darmawan, pengelolaan anggaran harus berlandaskan kesamaan pandangan antara KPA, PPK, dan Bendahara. Ia menilai, pemahaman yang utuh terhadap tujuan, produk, dan manfaat kegiatan menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan anggaran.
“Jangan hanya percaya proses, tetapi pahami betul apa yang dikerjakan, apa output-nya, dan manfaatnya bagi organisasi maupun masyarakat,” ujarnya.
Sekjen ATR/BPN juga mengingatkan agar penyusunan TOR dan RAB tidak ditunda, serta penyerapan anggaran dilakukan secara terencana setiap bulan dengan tetap menjaga kualitas kegiatan. Ia menegaskan bahwa realisasi anggaran tidak boleh dilakukan hanya untuk menghabiskan pagu.
Dalam penutup arahannya, Sekjen ATR/BPN mendorong para pimpinan satuan kerja untuk memiliki keberanian dalam mengambil keputusan, memperkuat eksekusi program, dan melakukan mitigasi risiko sejak dini agar pelaksanaan anggaran tetap patuh pada aturan.
Di sisi lain, Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur, Asep Heri, menyampaikan bahwa Rakerda ini merupakan bagian dari instrumen pengendalian mutu perencanaan dan kinerja anggaran. Rakerda diikuti seluruh jajaran BPN Jawa Timur, baik di tingkat provinsi maupun kantor pertanahan kabupaten/kota.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Direktur Jenderal Penataan Agraria sekaligus Plt. Dirjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Embun Sari, Staf Khusus Bidang Reforma Agraria Rezka Oktoberia, serta pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. (red/foto:ist)
