Kementerian ATR/BPN Sabet Penghargaan Nasional atas Implementasi TTE, Bukti Transformasi Digital Berjalan Konsisten
Jakarta, Xposekalimantan.com – Komitmen Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam memperluas layanan digital kembali mendapat apresiasi. Dalam ajang Be Award 2025 yang menjadi rangkaian acara Digital Trust 360 Summit, kementerian ini resmi dinobatkan sebagai Instansi dengan Pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik (TTE) Paling Masif untuk kategori sektor pemerintah pusat dan BUMN. Penghargaan diserahkan pada Kamis (20/11/2025), di Gedung Sasono Langen Budoyo, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta.
Penghargaan ini diberikan Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia (BSSN RI) sebagai bentuk apresiasi terhadap instansi yang berhasil mengakselerasi budaya kerja digital secara terukur dan berdampak.
Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi Kementerian ATR/BPN, Dwi Budi Martono, mengatakan bahwa pemanfaatan TTE telah menjadi bagian dari sistem tata kelola internal hingga layanan publik yang sifatnya strategis.
“Semua instansi pemerintah diarahkan untuk menerapkan TTE karena ini komponen vital dalam transformasi digital. ATR/BPN termasuk yang paling progresif dan masif dalam implementasinya,” kata Dwi Budi Martono saat ditemui di kantor ATR/BPN, Jakarta, Jumat (21/11/2025).
Saat ini penggunaan tanda tangan elektronik di lingkungan ATR/BPN telah menembus 81 juta dokumen terverifikasi, mencakup sistem persuratan, keuangan, hingga layanan unggulan seperti Sertipikat Elektronik.
“Dari level Eselon I hingga III, seluruh dokumen yang diproses melalui sistem internal sudah menggunakan TTE,” tambahnya.
Dwi menegaskan bahwa digitalisasi ini bukan sekadar perubahan format dokumen, namun juga memperkuat aspek keamanan melalui berbagai mekanisme proteksi.
Penggunaan Multi-Factor Authentication (MFA), audit digital berkala, serta enkripsi sistem menjadi standar wajib dalam memastikan TTE aman dari pemalsuan maupun penyalahgunaan.
“TTE jauh lebih aman dibanding tanda tangan manual. Ada real time verification dan mekanisme otentikasi berlapis,” jelasnya.
Selain ATR/BPN, penghargaan serupa juga diberikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Bandung untuk kategori pemerintah daerah.
Menurut Dwi, prestasi ini sekaligus menjadi pengingat bahwa transformasi digital bersifat berkelanjutan.
“Transformasi digital itu bukan tujuan akhir, tapi perjalanan panjang. Masyarakat kini menuntut layanan cepat, efisien, dan bisa diakses dari mana saja,” ujarnya.
Beberapa inovasi digital yang terus dikembangkan termasuk aplikasi Sentuh Tanahku, layanan swaplotting, pelacakan biaya layanan pertanahan, serta peningkatan penggunaan dokumen elektronik yang terintegrasi. (red/foto: ist)
